Walau yakin dengan janji presiden, pemimpin ormas Islam tak jamin protes Ahok tak terulang

Janji Presiden Joko Widodo kepada para pemimpin organisasi masyarakat Islam untuk tidak mengintervensi kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, mampu mengubah pandangan.

Yusnar Yusuf, ketua pengurus Al-Washliyah, salah satu dari 20 ormas Islam yang diundang ke Istana Merdeka, pada Rabu (09/11), mengaku sempat tidak ingin datang memenuhi undangan Presiden Jokowi.

“Pada awalnya saya tidak ingin datang hari ini, ada juga rasa a priori. Kita sebagai umat Islam tentu dorongan qalbu tentu berpihak pada umat,” kata Yusnar.

Namun, lanjut Yusnar, dia merasa diyakinkan dengan sikap Presiden Jokowi saat mengutarakan janji untuk tidak mengintervensi kasus dugaan penistaan agama terkait Ahok.

“Saya melihat raut mukanya ketika dia berbicara tentang keadilan, dia serius. Kan ada orang berbicara pura-pura, tapi dia tidak. Dia serius,” kata Yusnar.

Yusnar, yang mengklaim ormasnya beranggotakan jutaan orang, menyatakan Presiden Jokowi meminta agar dia dan sesama pemimpin ormas Islam untuk menenangkan umat. Namun, dia tidak bisa menjamin anggota organisasinya tidak akan kembali menggelar demonstrasi menentang Ahok.

“Presiden sudah berjanji akan adil, kan sudah selesai. Kalau aksi yang akan datang kita lihat, adil atau tidak? Saya tidak bisa jamin (akan ada demonstrasi lanjutan),” ujar Yusnar.

Hak atas fotoREUTERS

Keutuhan bangsa

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, yang kini menjabat ketua Syarikat Islam, mengatakan bahwa kasus dugaan penistaan agama terkait Ahok harus diselesaikan secara hukum.

“Harus dipahami bahwa masalah ini adalah umat Islam yang merasa agamanya dihina, direndahkan. Karena itu, ujung masalah penghinaan ini harus diselesaikan secara segera untuk menjaga keutuhan kita sebagai bangsa,” kata Hamdan.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan para pemimpin ormas Islam, seperti Syarikat Islam, Persis, dan Al-Washliyah digelar setelah bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, pada Senin (07/11) dan Selasa (08/11).

Namun pertemuan itu tidak tidak melibatkan Front Pembela Islam, yang menggagas unjuk rasa besar umat Islam Jumat lalu, maupun Hisbut Thahir Indonesia.

Presiden Joko Widodo juga mengulangi pernyataan bahwa dirinya tidak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang saat ini tengah menjalani proses hukum terkait dugaan penistaan agama.

“Pada sore hari ini saya tegaskan sekali lagi, saya tidak akan pernah mengintervensi apalagi melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama saat proses hukum ini sedang berjalan,” tegas presiden.

Presiden Jokowi pun memberikan jaminan bahwa proses hukum tersebut tidak akan ditutup-tutupi dari publik agar ke depan tak timbul dugaan-dugaan dan kecurigaan. Dirinya juga telah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian untuk menjadikan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dilakukan secara terbuka bila dimungkinkan secara hukum.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, dalam kasus dugaan penistaan agama pada 7 November lalu. Wapres Jusuf Kalla mengatakan penyelidikan akan rampung dalam dua pekan.

sumber: bbc.com/indonesia