BANJARNEGARA – Jelang Pilkada 15 Februari 2017, suhu politik di Banjarnegara kian memanas. Namun demikian, kader Sarekat Islam (SI) di Banjarnegara dilarang membawa nama organisasinya dalam penyelenggaraan pilkada. Ketua Dewan Pimpinan Vabang (DPC) SI Banjarnegara Musobihin menegaskan, kader harus bersikap netral dalam gelaran Pilkada. Para kader tidak dizinkan membawa organisasinya ke ranah politik praktis. Hal itu dikhawatirkan justru akan membuat organisasi tidak solid. “Apalagi jika membawa bendera organisasi untuk mengusung salah satu calon itu tidak kami benarkan. Bagi kader boleh saja berpolitik praktis tetapi tidak membawa nama organisasi, sebagai perseorangan,” tegasnya, saat dihubungi Radarmas, Senin (15/8). Menurutnya, Ormas mestinya mempunyai peran lain yakni memberikan pengawasan terhadap jalannya Pilkada. Sehingga diharapkan gelaran Pilkada akan berjalan dengan baik. Di samping itu, Musobihin juga mengajak ormas Islam lainnya agar bersama-sama bersikap netral. “Melakukan pengawasan gelaran Pilkada dengan baik, agar nantinya terpilih pemimpin yang baik pula. Jangan justru nantinya terjadi perpecahan,” ujarnya. Saat ditanya jika terdapat kader SI yang membawa bendera organisasi kedalam Pilkada, ia akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada dalam organisasi. “Tentunya, kami akan melakukan peringatan kepada kader yang bersangkutan,” tegasnya. Lebih jauh, ia juga mengeaskan untuk gelaran Pilkada SI tidak akan condong ke salah satu pasangan calon. Sehingga pemimpin yang nantinya terpilih milik masyarakat luas termasuk SI di dalamnya. “Tetapi, kami menghimbau agar kader tetap menggunakan hak pelihnya sebagai warga Negara, dan gunakan dengan hati nuraninya, “ imbuhnya. (uje/acd)