JAKARTA (Pos Kota) – Pakar hukum ketatanegaraan Hamdan Zoelva mengungkapkan banyaknya undang-undang dikoreksi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi (judicial review) lantaran adanya liberalisasi kebijakan ekonomi, dan bukan liberalisasi konstitusi.
“Liberalisasi (dalam UU) yang dikoreksi MK itu kebanyakan terkait ekonomi, yang bertentangan dengan UUD 1945,” ujarnya kepada wartawan di kantornya Gandaria City, Jakarta Selatan, malam Jumat (29/7).
Dijelaskannya, koreksi hingga dibatalkannya UU oleh MK lantaran adanya dua dasar keputusan yaitu inkonsistensi vertikal dan inkonsistensi horisontal. Secara vertikal karena UU atau kebijakan pihak berwenang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 atau peraturan di atasnya.
Sedangkan inkonsistensi horisontal lantaran UU atau kebijakan pihak berwenang terkait berseberangan dengan UU atau kebijakan pihak berwenang yang sejajar.
Ia mencontohkan, kebijakan perijinan mal-mal di sebuah komunitas tradisional tentunya akan membuat mati pedagang tradisional yang diamanatkan UUD 1945.
Artinya, ia menambahkan, kebijakan perijinan mal-mal (liberalisasi ekonomi) di tengah masyarakat tradisional dalam ekonomi kerakyatan ditandai pasar tradisional (amanat UUD 1945) itulah yang dikoreksi MK dalam uji materi.
UU Baru
Di bagian lain, Hamdan Zoelva mengakui banyaknya UU baru produk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) diuji materi oleh masyarakat sebagai kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat Indonesia.
“Kalau soal penyebabnya yaaa kompleks, bisa dari anggota DPR atau pemerintah, yang mengakomodir masukan-masukan dari banyak pihak termasuk pengusaha,” ujar advokat yang juga mantan hakim MK itu.
Untuk menghindari uji materi tersebut, ia menyarankan, para pembuat undang-undang agar memahami lebih dahulu UUD 1945 dan UU atau kebijakan setara demi terkoreksi awal lantaran inkonsistensi vertikal atau horisontal. (rinaldi/win)
sumber: poskotanews.com
