Meski baru dideklarasikan pada, Sabtu (21/5) malam, Perkumpulan Indonesia Maju (PIM) telah memiliki pengurus di 34 provinsi, termasuk Bali.
JAKARTA, NusaBali
Anggota Dewan Nasional PIM, Nyoman Udayana Sangging mengatakan, pengurus di wilayah atau provinsi ada delapan orang. Mereka berasal dari beragam profesi, lintas agama dan suku.
“Pengurus wilayah Bali diketua oleh Prof Drs I Gusti Ngurah Sudiana MSi,” ujar Nyoman Udayana Sangging kepada NusaBali, Senin (23/5). Menurut Udayana, Ngurah Sudiana merupakan sosok profesional. Dia juga adalah seorang dosen IHDN Denpasar dan Ketua PHDI Bali.
Dalam menentukan pengurus, lanjut Udayana, PIM mengedepankan musyawarah. Tak ketinggalan mempertimbangkan komposisi penduduk sehingga keterwakilan dari enam agama masuk dalam jajaran pengurus. Udayana mencontohkan, jika penduduk di suatu daerah lebih banyak beragama Hindu, maka perwakilan dari agama tersebut lebih banyak.
“Di Bali, 3 dari 8 pengurus merupakan perwakilan dari Hindu,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua PHDI Pusat bidang Pendidikan dan Kebudayaan ini. Lalu di daerah Sulawesi Tenggara dan Lampung ada 2 orang. Udayana mengatakan, tujuan PIM dibentuk untuk membangun kesejahteraan manusia.
Selain itu untuk membantu pemerintah melaksanakan program di bidang pendidikan, budaya, memberantas buta huruf, pengentasan kemiskinan dan membangun rumah yang rusak atau tidak layak lagi. Seluruh dana diperoleh dari sumbangan atau donatur yang tidak berkaitan dengan politik.
“Tidak ada dalam pikiran kami untuk menjadi sebuah partai politik. Berdasarkan akta notaris yang kami peroleh pun, PIM terdaftar sebagai perkumpulan,” kata pensiunan Departemen Keuangan yang kini menjadi dosen di sekolah pajak ini. PIM sendiri diketuai oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dengan Wakil Ketua Siti Zuhro yang dikenal sebagai pengamat politik LIPI. Sekretaris ditempati oleh politisi PKB Ali Masykur Musa. Di jajaran 45 anggota Dewan Nasional, selain Udayana juga terdapat nama Bupati Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan mantan Ketua MK Hamdan Zoelva. 7 k22
sumber: nusabali.com