Menteri di Sektor Ekonomi dan Jaksa Agung Terancam direshuffle

JAKARTA (Pos Kota) – Menjelang tutup tahun, isu reshuffle kabinet kian santer dilakukan Presiden, Jokowi. Didasari penilaian kinerja, beberapa sektor jabatan dinilai beberapa kalangan layak untuk diganti.

Seperti menteri sektor perekonomian serta posisi Jaksa Agung. Menurut Analis Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi mengatakan, kebutuhan reshuffle harus dilihat oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintahan dalam menjalankan amanat konstitusi.

Di sektor ekonomi, ukurannya adalah peningkatan dalam kinerja fiskal dalam memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Jika dilihat hampir semua menteri yang terkait perekonomian dan kesejahteraan rakyat kinerjanya buruk. Terbukti dari data BPS yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran bertambah dan kemiskinan juga meningkat,” ujar Kusfiardi, Senin, (21/12/2015).

Sejumlah nama pun telah mencuat digadang-gadang menggantikan empat Menteri tersebut. Dari kabar yang beredar, nama mantan Bendahara PAN, Wahyu Sakti Trenggono dikabarkan telah mendapat dorongan dari PAN maupun PDI Perjuangan untuk masuk kabinet menggantikan Rini Soemarno di kursi Menteri BUMN.

Sedangkan posisi Menteri Keuangan akan diduduki Sri Adiningsih. Sri sendiri saat ini merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Kemudian Sudirman Said disebut-sebut akan digantikan oleh mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Raden Sukhyar yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di sektor ESDM.

Di sektor hukum, M Prasetyo pun dikabarkan terancam dari kursi Jaksa Agung dan akan digantikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2013-2015, Hamdan Zoelva.

“Nama-nama yang muncul sebagai pengganti pejabat menteri juga tidak memberi sinyal bahwa kinerja pemerintahan akan membaik dengan kehadiran mereka,” ujarnya.

Menurut Kusfiardi, dalam situasi saat ini, Presiden membutuhkan orang-orang yang memiliki pemikiran diluar mainstream (neoliberal) untuk bekerja di pemerintahan sebagai Menteri. Kelompok yang selama ini bekerja secara persisten mendorong praktik ekonomi sesuai dengan amanat konstitusi.

“Kelompok non-mainstream akan mampu merubah wajah pemerintahan dimata rakyat. Selain itu juga bisa menghadirkan kebijakan yang lebih memberi ruang bagi tumbuhnya perekonomian nasional dan majunya kesejahteraan rakyat,” tutupnya.(guruh)

sumber: poskotanews.com