JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan DPR RI berharap Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), tidak memanfaatkan otoritasnya untuk kepentingan bisnisnya. Sehingga kegaduhan tidak terjadi dalam roda pemerintahan yang bergulir saat ini.
Hal tersebut diungkapkan Politikus PDIP, Masinton Pasaribu yang mengkritik keras JK sebagai pusat dari segala ‘kegaduhan’ di pemerintahan saat ini. “Episentrum (pusat) kegaduhan tuh di Wapres (JK),” kata Masinton, Senin (21/12/2015).
Masinton membeberkan kegaduhan yang dibuat JK. Mulai dari persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt, Pelindo hingga Freeport saat ini. “Kita lihat misalnya pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, JK terlihat membela proyek tersebut,” ujar dia.
Selain menilai JK sebagai pusat kegaduhan, Masinton juga menagih JK sebagai Wapres untuk tidak menggunakan otoritas kekuasaannya untuk kepentingan bisnisnya.
“Pak JK, pada awal dipasangkan dengan Jokowi, kan mengatakan, ‘Saya sudah tua, sudah pernah jadi wapres. Saya tidak akan gunakan ini untuk kepentingan bisnis saya. Saya ingin mengabdikan diri pada bangsa’. Nah itu yang harus kita tagih janjinya,” kata Masinton.
Kegaduhan politik muncul ketika seseorang menggunakan kekuasaan politiknya untuk kepentingan bisnis. “Otoritas kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan bisnis akan memunculkan kegaduhan. Kita lihat, Soeharto kan mulai banyak dikritik pas anak-anaknya menggunakan kekuasaan bapaknya (Presiden) untuk kepentingan bisnisnya,” katanya.
Sementara itu, isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja jilid kedua semakin mencuat jelang akhir tahun ini. Kali ini kembali para Menteri sektor perekonomian menjadi sorotan untuk di reshuffle lantaran kinerjanya yang dinilai buruk.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa nama yang menjadi sorotan untuk diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Jaksa Agung M. Prasetyo.
Analis Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi mengatakan, kebutuhan reshuffle harus dilihat oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintahan dalam menjalankan amanat konstitusi. Ukurannya adalah peningkatan dalam kinerja fiskal dalam memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jika dilihat hampir semua menteri yang terkait perekonomian dan kesejahteraan rakyat kinerjanya buruk. Terbukti dari data BPS yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran bertambah dan kemiskinan juga meningkat,” ujar Kusfiardi.
Sejumlah nama pun telah mencuat digadang-gadang menggantikan empat Menteri tersebut. Dari kabar yang beredar, nama mantan Bendahara PAN, Wahyu Sakti Trenggono dikabarkan telah mendapat dorongan dari PAN maupun PDI Perjuangan untuk masuk kabinet menggantikan Rini Soemarno di kursi Menteri BUMN.
Sedangkan posisi Menteri Keuangan akan diduduki Sri Adiningsih. Sri sendiri saat ini merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Kemudian Sudirman Said disebut-sebut akan digantikan oleh mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Raden Sukhyar yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di sektor ESDM.
Tak hanya itu, M Prasetyo pun dikabarkan terancam dari kursi Jaksa Agung dan akan digantikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2013-2015, Hamdan Zoelva. “Nama-nama yang muncul sebagai pengganti pejabat menteri juga tidak memberi sinyal bahwa kinerja pemerintahan akan membaik dengan kehadiran mereka,” ujarnya.
Menurut Kusfiardi, dalam situasi saat ini, Presiden membutuhkan orang-orang yang memiliki pemikiran diluar mainstream (neoliberal) untuk bekerja di pemerintahan sebagai Menteri. Kelompok yang selama ini bekerja secara persisten mendorong praktik ekonomi sesuai dengan amanat konstitusi.
“Kelompok non-mainstream akan mampu merubah wajah pemerintahan dimata rakyat. Selain itu juga bisa menghadirkan kebijakan yang lebih memberi ruang bagi tumbuhnya perekonomian nasional dan majunya kesejahteraan rakyat,” katanya.(guruh)
