NBCIndonesia.com – Isu perombakan kabinet (reshuffle) jilid dua kian santer diperbincangkan. Menteri di sektor perekonomian dan posisi Jaksa Agung belakangan memang jadi sorotan tajam dan diprediksi bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), mengatakan, kebutuhan reshuffle harus dilihat oleh Presiden sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintahan dalam menjalankan amanat konstitusi.
Misalnya, di sektor ekonomi, yang menjadi parameter adalah peningkatan dalam kinerja fiskal dalam memperkuat perekonomian nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jika dilihat hampir semua menteri yang terkait perekonomian dan kesejahteraan rakyat kinerjanya buruk. Terbukti dari data BPS yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran bertambah dan kemiskinan juga meningkat,” ungkapnya, Minggu (20/12/2015).
Posisi Menteri Keuangan kabarnya akan diduduki Sri Adiningsih. Sri sendiri saat ini merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Kemudian Menteri ESDM Sudirman Said disebut-sebut akan digantikan oleh mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Raden Sukhyar yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di sektor ESDM.
Adapun di sektor hukum, Jaksa Agung HM Prasetyo pun dikabarkan terancam didepak dari kabinet. Santer dikabarkan dirinya bakal digantikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015, Hamdan Zoelva.
“Nama-nama yang muncul sebagai pengganti pejabat menteri juga tidak memberi sinyal bahwa kinerja pemerintahan akan membaik dengan kehadiran mereka,” sambungnya.
Kusfiardi menambahkan, dalam situasi saat ini, seorang Presiden sebagai nakhoda roda pemerintahan, membutuhkan orang-orang yang memiliki pemikiran di luar mainstream (neoliberal) untuk bekerja di pemerintahan sebagai menteri.
Kelompok yang selama ini bekerja secara persisten kata dia, mendorong praktik ekonomi sesuai dengan amanat konstitusi.
“Kelompok non-mainstream akan mampu merubah wajah pemerintahan di mata rakyat. Selain itu juga bisa menghadirkan kebijakan yang lebih memberi ruang bagi tumbuhnya perekonomian nasional dan majunya kesejahteraan rakyat,” tandasnya.(okz)
sumber: demokrasi.co.id
