by

Sukabumi Larang Prostitusi dan Mihol

Print Friendly, PDF & Email

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Dua peraturan daerah (perda) terkait prostitusi dan minuman beralkohol (mihol), mulai disosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi setelah belum lama disahkan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi. Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, dan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol, dibuat untuk mencegah, menekan bahkan meniadakan peredaran mihol serta praktik prostitusi di Kabupaten Sukabumi.

Kedua perda tersebut sebagai komitmen dari Pemkab Sukabumi serta semua pihak lain untuk menghilangkan praktik prostitusi dan peredaran mihol di Kabupaten Sukabumi. “Pemerintah serta semua unsur berkeinginan untuk mewujudkan daerah yang hayatan thoyibah, terbebas dari praktik-praktik prostitusi dan peredaran mihol yang begitu mengkhawatirkan,” ungkap Kepala Bagian Bina Agama Pemkab Sukabumi, Ali Iskandar kepada Radar Sukabumi usai kegiatan sosialisasi perda di Gedung Baznas Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.

Maka kemudian, lanjut Ali yang juga Panitia Penyelenggara Sosialisasi Perda, Pemkab Sukabumi terus berupaya dan berikhtiar untuk menghilangkan prostitusi dan peredaran mihol dengan membuat kedua perda tersebut. Pasalnya, praktik prostitusi dan peredaran mihol mengancam generasi pemuda Kabupaten Sukabumi. “Perda yang dilahirkan berdasarkan pada kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sukabumi dan nilai-nilai keagamaan, untuk terciptanya keamanan, kenyamanan, ketertiban serta kondusifitas daerah,” ungkapnya.

BACA JUGA:   *Program Salam Radio* Rabu, 9 Juni 2021 Pukul 06.00 - 06.40 WIB Program Salam Lentera Kebajikan

Ali juga menegaskan, Perda Nomor 5 Tahun 2015 dan Perda Nomor 7 Tahun 2015 disepakati oleh semua elemen masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dalam penyusunan perda tersebut, tentunya berangkat dari masukan yang sudah diterima oleh pemerintah. “Dalam menyusun kedua perda tersebut, pemerintah sudah menampung dan mengakomodir semua masukan dari semua pihak, terutama masukan dari semua ormas Islam,” tegasnya.

Ilustrasi Grafis : Yuzhar Dwika // Radarsukabumi

Ilustrasi Grafis : Yuzhar Dwika // Radarsukabumi

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ade Dasep Zaenal Abidin mengaku senang setelah mendengar adanya sosialisasi perda tersebut. Lantaran menurutnya, setelah perda prostitusi dan mihol itu ditetapkan, selayaknya disosialisasikan kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi kepada pemerintah. Karena dalam perda itu ada konsekuensi hukumnya. Sehingga, masyarakat harus mengetahui apa isi dari perda yang baru saja diterbitkan. Sehingga, masyarakat harus mematuhi karena jika melanggar ada konsekuensi hukum,” beber Ade Dasep yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan (Bahor) DPRD Kabupaten Sukabumi ini. Sebelumnya, ia mendesak pemerintah agar segera mensosialisasikan perda tersebut.

Ketua Gabungan Ormas Islam Bersatu (GOIB) Sukabumi, KH Asep Sirojudin juga menyampaikan yang sama. Sangat mendukung atas diterbitkannya kedua perda tersebut oleh Pemkab Sukabumi. Semua ini, bentuk keseriusan dari pemerintah untuk memerangi praktik-praktik prostitusi. Pasalnya, peredaran mihol dan prostitusi begitu menjamur di Kabupaten Sukabumi yang harus diperangi oleh semua pihak. “Kedua perda yang disosialisasikan tersebut dapat menekan serta meniadakan praktik prostitusi dan peredaran mihol di tengah-tengah masyarakat,” akunya.

BACA JUGA:   Komitmen MUI dan Ormas Islam Tanggulangi Covid-19 Bersama Pemerintah

Kedua perda yang dibuat, harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Seberapa ketat pun perda tersebut dibuat untuk menekan dan meniadakan mihol dan prostitusi, kalau tidak dijalankan dengan baik tentunya harapan untuk memerangi cuma tinggal harapan dan perda cuma tinggal perda. “Komitmen yang kuat harus dilaksanakan oleh semua pihak untuk menjalankan perda tersebut di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sukabumi dari mulai sekarang,” terangnya.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi dihadiri oleh para camat dari 47 kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, para kepolsek, pengurus MUI Kabupaten Sukabumi dan MUI kecamatan serta sejumlah ormas seperti, GOIB, FPI, GARIS, GEMPAR, GEMPA, Jama’ah Tabligh, Syarikat Islam, HTI dan OKP kepemudaan yaitu KNPI, PMII, HMI, FRAKSI RAKYAT, LMP, KSI termasuk LENSA Sukabumi dan Pemuda Pancasila serta GP Ansor. (cr5/ryl/t)

sumber: jabar.pojoksatu.id

News Feed