by

(Matinya) Orang Terpelajar

Print Friendly, PDF & Email

Setelah membaca kembali himpunan catatan-catatan Ahmad Wahib dan Soe Hok Gie, saya sempat berpikir apa yang akan dilakukanya seandainya melihat kondisi orang-orang terpelajar (baca -mahasiswa) saat ini. Apakah mereka akan turun ke jalan mengkritik kelembaman sosial kampus sembari menulis di koran-koran? Apakah mereka akan jenuh, muak, serta sesak melihat petani selalu dilindas oleh kebijakan berjubah–pembangunan, pemerataan ekonomi, pelaksanaan Undang-undang–yang kini tengah terjadi di Rembang, Kulonprogo, Kebumen, Takalar, serta daerah-daerah di seluruh Indonesia? Atau, mereka justru tak mampu melakukan apa-apa, seperti yang dikhawatirkan Pramoedya Ananta Toer terhadap orang-orang terpelajar dalam sekuel romanya–Anak Semua Bangsa–ketika Minke melihat penindasan petani di Sidoarjo dan ia tak mampu melakukan apa-apa.

Lantas, orang-orang terpelajar kini menjadi ironis; hanya menunaikan ‘kuliah’ laksana sudah khitah dari Tuhan. Tak ada lagi gairah perlawanan dan antidot. Tahulah kita mengapa generasi Tirto Adhi Soerjo dan HOS Tjokroaminoto yang kemudian dilanjutkan generasi Sukarno-Hatta adalah generasi emas bangsa? Mereka tak tergantikan hingga kini karena pondasi mereka dibangun oleh kultur humanis dengan mengedepankan dialog untuk menjawab tantangan masa yang pelik dan ruwet. Mereka tidak didrop (SDP, Sekolah kepemimpinan, dll), mereka lahir dari kancah dialektika, mereka tidak pernah alpa untuk mengkritisi ketidakadilan.

Alih-alih menjadi agen perubahan dan berdiri di saf paling depan perjuangan rakyat, orang-orang terpelajar dengan medium perguruan tinggi justru mereproduksi kelas baru–kelas penindas. Setelah menaikkan dirinya sendiri ke posisi aktual kelas pertama dalam masyarakat, orang-orang terpelajar memproklamirkan dirinya sebagai kelas politik yang dominan. Merasa berbeda dengan petani, buruh, pedagang, hingga membuat mereka menjadi elitis. Jika seperti itu, jurang pemisah orang-orang terpelajar dengan masyarakat kelas bawah semakin tak terperikan.

Memang, menjadi orang terpelajar adalah jalan politis. Apakah kita akan membebaskan diri dari riuhnya masa suram, derita penindasan, atau menjadi kelas penindas?

 

Petaka Orang-orang Terpelajar

Krisis dan kritik terhadap orang terpelajar sebenarnya sudah jauh-jauh hari dingatkan oleh berbagai kalangan. Terutama dari tradisi Marxisme–salah satunya Chris Barker —yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah jalan “menuju sukses”.  Barker mengatakan bahwa  orang terpelajar mau mematuhi para guru dengan harapan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Paradigma yang dibangun oleh pendidikan –terkhusus di Indonesia.

Menjadi orang terpelajar, hari ini, kentara memang bukan ditujukan untuk kemuliaan, pencerahan kecerdasan, dan pendidikan politik jangka panjang. Menjadi mahasiswa hari ini, sepertinya hanya kesadaran akan pentingnya melengkapi kejenuhan hidup,  tuntutan untuk mendapat gelar cum laude, maupun mengantarkan untuk mendapat kerja.

Ironi ini bermula dari lembamnya kultur dialektis masyarakat kampus. Senada dengan itu, Rektor UNY Rochmad Wahab dalam usulanya di Kedaulatan Rakyat medio Desember 2014, semakin memperburuk kultur dialektis kampus. Bagi Rochmad, orang terpelajar starata satu harus lulus empat tahun, jika tidak, ­drop out. Cita-cita mulia pendidikan direduksi menjadi sebatas hal instan –lama tidaknya lulus. Akibatnya, orang terpelajar yang mata dan hati seharusnya terbuka, tertimpa oleh beban berat merampungkan studi. Setelah keluar kampus, rakyat dikhianati dan ditindas; kebijakan yang dihasilkan tidak memihak petani, buruh, pedagang, dsb.

BACA JUGA:   Syarikat Islam Gelar Doa Bersama di Makam HOS Tjokroaminoto

Dalam konteks ini kritik Pramoedya Ananta Toer dalam sekuel tetralogi buru terhadap paradoks orang terpelajar sangat tepat. Orang terpelajar cenderung melahirkan oligarki dan teknokrasi. Bagaimana mungkin orang terpelajar akan menghamba kepada rakyat, jika kultur tempatnya belajar (kampus) sudah di-setting sedemikian rupa. Pendidikan dinilai sebagai loncatan menuju karier untuk menambang keuntungan finansial.

Bahaya jika pendidikan bergerak sekadar menghasilkan tenaga instan dan professional. Akibatnya produk yang dihasilkan tak beda dengan robot yang sudah di sistem. Keluwesan tuk mengabdi pada rakyat dipertanyakan. Walhasil, teknorat yang seharusnya independen menyikapi konflik malah condong membela korporasi. Jejak teknokrat UGM, ITB, maupun IPB bisa kita lihat berbaris rapi dari pegunungan Kendeng sampai Tanjung Benoa.

Predikat orang-rang terdidik sebagai agen perubahan sosial sudah semestinya bukan hanya slogan tanpa aksi. Pengabdian  kepada masyarakat bukan sekadar cita-cita yang tak kunjung selesai. Pola-pola pragmatis hanya akan mampu memenuhi kebutuhan instan. Datang ke kelas, tugas, lulus,  lalu mendapatkan kerja. Pendidikan digalakan bukan untuk korporasi, bukan untuk pemerintahan. Pendidikan digalakan untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang utuh. Berintelektual dan memiliki moral kerakyatan, kemanusiaan, serta keadilan yang tinggi.

Kesempatan untuk bergerak kini sebenarnya terbuka lebar. Setelah kejatuhan Suharto, kran kebebasan dibuka selebar-lebarnya. Beberapa aktivitas legal draft sudah diupayakan tuk menekan munculnya aturan-aturan yang membelenggu orang-orang terdidik. Bekal tersebut sebenarnya mampu menjadi amunisi terpenting dalam setiap laju gerakan orang-orang terdidik.

Tampak dengan jelas jika orang-orang terdidik mampu berimprovisasi dengan rakyat, setiap kekuatan bisa digulingkan. Sejarah sudah merentangkan, bahwa orang-orang terdidik tak bisa bekerja sendiri. Gerakan yang dilakukan oleh orang-orang terdidik harus memiliki jaringan yang lebih terstruktur dengan kelompok-kelompok rakyat. Seperti kelompok tani, buruh, maupun kelompok pekerja lainya.

BACA JUGA:   Syarikat Islam Gelar Doa Bersama di Makam HOS Tjokroaminoto

Lagi-lagi, jangan sampai orang-orang terdidik jatuh ke tangan bandit-bandit pemerintahan yang bersekutu dengan korporasi. Jika orang-orang terdidik jatuh ke tangan korporasi, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri semakin kentara.

 

Jalan Politis untuk Orang Terpelajar

Pada hakekatnya kedalaman rasa tjinta kita kepada kerdja, kepada perjuangan kaum buruh, kaum tani, dan seluruh rakyat pekerja lainya hanya bisa kita perdapat djika kita melakukan pengintegrasian setjara langsung.

–Pidato D.N Aidit dalam Konferensi Nasional Sastra dan Seni di Jakarta, 2 September 1964.

Jika pendidikan di perguruan tinggi ditujukan kepada rakyat (Aidit mengistilahkan ‘Rakyat’ adalah mereka yang terperintah, termarjinalkan, mereka yang memiliki akses terjauh terhadap kekuasaan). Maka sudah semestinya gerakan-gerakan orang terpelajar adalah praktek langsung terhadap perjuangan rakyat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN), memang ditujukan untuk kemuliaan. Namun realitasnya, KKN semakin membuat jarak antara orang-orang terpelajar dengan rakyat.

Program-program yang dijalankan orang terpelajar adalah bukti perbedaan kelas. Rakyat, yang seharunyaa dijadikan sebagai objek pengintegrasian diri oleh orang terpelajar, gagal. Karena rakyat tak dilibatkan dalam pembuatan program. Pun jika rakyat dilibatkan pembuatan program, sebagian besar muncul dari kepala orang terpelajar.

Pengintegrasian diri orang terpelajar dengan rakyat, berarti mengintegrasikan subjek dengan kecintaan maupun kebencian rakyat guna membebaskan diri dari belenggu kekuasaan. Entah kemiskinan, konflik sosial, maupun masalah yang tengah menghinggapi rakyat.

Dengan pengintegrasian diri, orang terpelajar akan merasakan secara mendalam arti sesungguhnya rakyat sebagai produk sejarah, pelaku sejarah, sampai kreator paling aktif. Orang terpelajar harus mampu melihat, apa yang menghalangi rakyat terhadap kemajuanya, kesejahteraannya, serta keadilan mana yang tak didapatkan oleh rakyat.

Setelah orang terpelajar melakukan integrasi dengan rakyat, semua masalah yang berkelindan di tengah rakyat dapat dilukiskan melalui program kerja. Dengan begitu, hakekat ‘Pengabdian Kepada Masyarakat’ benar, dan orang terpelajar bertindak dengan semestinya.

Untuk andil dalam setiap lini perjuangan rakyat, orang terpelajar wajib melakukan pengintegrasian dengan rakyat. Pengintegrasian diri antara orang terpelajar dengan rakyat hanya bisa dilakukan jika orang terpelajar mengetahui–apa yang merintangi kemajuan rakyat serta seperti apa tradisi rakyat yang harus ditelurkan melalui program kerja.

Prasetyo Wibowo

sumber: ekspresionline.com

News Feed