by

FUI Desak Tetapkan Perda Mihol

Print Friendly, PDF & Email

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Ratusan massa yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) Forum Umat Islam mengepung Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, di Kompleks Perkantoran Jajaway Palabuhanratu, kemarin (11/5). Ormas yang terdiri dari GEMPAR, FHI, GEMPA, Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliasi Mahasiswa Perlindungan (AMPLI) dan Kaum Syarikat Islam (KSI), membawa sejumlah tuntutan kepada dewan rakyat.

Enam tuntutan tersebut ialah, meminta Perda Minuman Beralkohol (Mihol) untuk segera disahkan, pelaksanaan Perda Prostitusi, koreksi penyalahgunaan perizinan, tindak tegas bandar miras, narkoba dan germo, tindak tegas pembeking miras dan narkoba yang diduga oknum aparat, dan terakhir, meminta penegakan perda berjalan efektif.

Koordinator Aksi, Firman Hidayat mengungkapkan, aksi ormas ini dilakukan dengan tuntutan yang ditujukan kepada DPRD agar agar pengesahan Perda Mihol segera disahkan. Pasalnya, dari rancangan lima Raperda yang pernah dibahas dulu, baru empat Raperda yang sudah disahkan. Sedangkan, Perda Mihol ini malah ditunda.

“Hal yang paling utama, yakni mewujudkan Sukabumi yang bebas alkohol dan narkoba. Jika perda tentang mihol ini belum disahkan juga, jelas akan berdampak terhadap maraknya kembali peredarannya,” ungkap Firman yang didampingi Sekjen DPD GEMPAR, D. Suhaeri, kepada Radar Sukabumi (Grup Pojoksatu.id).

BACA JUGA:   *Program Salam Radio* Rabu, 16 Juni 2021 Pukul 16.00 - 16.40 WIB Program Salam Satu Hati

Firman menegaskan, selain pembahasan mihol yang menjadi target tuntutannya. Di Kabupaten Sukabumi masih marak bangunan-bangunan hotel dan tempat hiburan yang disalahgunakan. Semestinya, pihak pemerintah dan penegak perda langsung menindak tegas adanya hal tersebut.

“Dinas Pariwisata dan Satpol PP menindak tegas tempat hiburan jika belum mengan-tongi izin atau memberikan ruang peredaran mihol secara bebas,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan, Ketua DPD Gempar Kabupaten Sukabumi, Ahmad Dayari. Menurut dia, tidak semata-mata masyarakat bergejolak jika tidak ada kekhawatiran akan kehancuran moral bangsa. Sebab, dengan adanya fasilitas serta minimnya peran pemer-intah dalam pemberantasan mihol ini, jelas berdampak besar. Bahkan, memberikan perlindungan atau membeking tempat hiburan sama saja membebaskan kemaksiatan.

“Kami sangat mengharapkan, ada tindakan tegas dari pemerintah untuk pemberan-tasan mihol,” harapnya.Termasuk pemerintah jangan gegabah dalam memeberikan izin pendirian tempat hiburan.

Harus ada pengawasan dalam perjalannya. “Pemerintah setelah yakin mengeluarkan izin bagi tempat hiburan, wajib juga mengawasi proses kinerjanya. Jangan sampai, mihol serta prostitusi marak dilakukan,” imbuh Ahmad yang juga didampingi Ketua SPI, Tantan Sukandi.Sebaiknya, pengeluaran izin hotel perlu ditata ulang. Sebab, tidak sedikit oknum pemilik hotel masih mempergunakan sebagi tempat hiburan dan menjual bebas miras. “Beberapa di antaranya, Cleopatra yang dimiliki izin hotel saja, sedangkan izin hiburannya tidak ada. Kadieu Cafe, izinnya untuk Indomart, tapi dipergunakan Bar, Kwain izin vila tapi disinyalir dipakai tempat peribadatan tertentu dan mengganggu peribadatan umat Islam terutama hari Ju-mat,” tandasnya.

BACA JUGA:   Kapita Selecta Dakwah #26 | Tokoh Perjuangan Dakwah H.O.S. Tjokroaminoto

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi mengatakan, pi-haknya sangat mengapresiasi aksi rekan-rekan ormas terse-but. Pada intinya, harapan de-wan dengan mereka memang satu arah, bahwa Sukabumi harus terbebas dari minum-minuman keras dan alkhohol. Bahkan, sebenarnya untuk pembahasan Perda Mihol ini akan dilaksanakan Jumat mendatang, akan tetapi dikarenakan ada aksi seperti ini, terpaksa diundur. Agus mengaku, akan mengadakan kembali rapat paripurna ter-kait pengesahan Perda Mihol.

“Hari Senin mendatang kami akan mengesahkannya,” ungkapnya. (Lan/dep)

sumber: jabar.pojoksatu.id

News Feed