Jakarta – Jaksa Agung H.M. Prasetyo menegaskan pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana perkara narkotika untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
Menurutnya, eksekusi merupakan pengejawantahan salah satu asas hukum pidana, yaitu lites finiri oportet, bahwa perkara hukum itu harus ada akhirnya.
“Jika kita menunda eksekusi hukuman mati, berarti menunda-nunda keadilan atau sama halnya dengan menolak keadilan,” ujar H.M Prasetyo yang diwakili staf Ahli Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum Faried Harianto saat memberikan keynote speech dalam seminar nasional bertajuk “Dinamika Eksekusi Putusan Hukuman Mati di Indonesia” Gedung D Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci pada Kamis (29/1).
Seminar ini diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi (Pusaka) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) bekerja sama dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) DKI Jakarta.
Hadir sebagai pembicara Hakim Mahkamah Agung (MA) Topane Gayus Lumbuun dan mantan Ketua Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. Seminar ini dipandu oleh Ketua Pusaka FH UPH yang sekaligus menjabat Ketua Mahupiki DKI Jakarta Jamin Ginting. Selain itu, hadir juga Rektor UPH Jonatan L. Parapak dan Dekan FH UPH Bintan R. Saragih.
Faried menjelaskan eksekusi membuktikan bahwa di tengah krisis regulasi, kejaksanaan berani bertindak untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat menuju terciptanya kepastian hukum. Harapannya kata dia, memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat dengan memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan narkoba bahwa tidak ada hukum yang aman bagi mereka.
“Eksekusi tersebut juga merupakan upaya penegakan hukum yang progresif dengan tidak ragu mengeksekusi pelaku tindak pidana serius (serious crime) yang menggunakan peninjauan kembali (PK) untuk mengulur-ulur eksekusi,” tambahnya.
Sementara Hakim Agung Gayus Lumbuun juga tidak mempermasalah eksekusi hukuman mati karena eksekusi merupakan konsistensi dalam politik hukum nasional. Namun, Gayus merekomendasikan ke depan, penerapan hukuman mati perlu dilakukan secara hati-hati.
“Terutama untuk menyeleksi perbuatan-perbuatan pidana apa saja yang layak dihukum mati. Termasuk pengampunan melalui pemberian grasi oleh presiden serta teknis pelaksanaan eksekusinya. Jadi, dibutuhkan kearifan presiden untuk mempertimbangan hukuman mati,” tegas Gayus.
Mantan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva juga tidak mempermasalahkan hukuman mati karena sudah sah secara legal-konstitusional, baik menurut Undang-Undang (UU) maupun putusan MK. Hukuman mati, katanya, konstitusional namun dengan pembatasan-pembatasan.
Pembatasan tersebut, antara lain, hukaman mati bukan lagi pidana pokok tetapi pidana khusus atau alternatif. Hukuman mati lanjut dia, diberi waktu percobaan 10 tahun. “Jika terpidana berubah, maka hukuman mati diganti hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara,” kata dia.
Zoelva melanjutkan, hukuman mati tidak bisa diterapkan pada anak, dan wanita hamil “Bagi orang sakit jiwa harus ditangguhkan sampai sembuh,” jelasnya.
Ketua Pusaka FH UPH Jamin Ginting mengharapkan penerapan hukuman mati diteruskan bukan hanya sebagai trigger mechanism effect tetapi juga menjamin kepastian hukum dalam hukum positif. Tindak pidana seperti narkotika, terorisme, kejahatan HAM Berat dan korupsi semestinya menjadi prioritas utama penerapan hukuman mati.
“Berangkat dari kondisi ini, maka Pusaka FH-UPH dan Mahupiki DKI Jakarta mendukung penuh penerapan hukuman mati di Indonesia dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat,” kata Jamin.
Rektor UPH Jonatan L Parapak mengharapkan seminar nasional ini memberikan pencerahan akademik terkait eksekusi putusan hukuman mati sehingga peserta mendapatkan pemahaman.
sumber: beritasatu.com
