by

Perppu Bisa Kembalikan Kepercayaan Rakyat

Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA (Pos Kota) – Rencana Presiden SBY membuat Perppu untuk membatalkan keputusan UU Pilkada mendapat sambutan positif. DPR diharapkan menerimanya karena dinilai merupakan kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.

“Beliau telah menunjukkan konsistensinya dalam Undang-Undang ini,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, di DPR, kemarin.

Tjahjo mengingatkan penyusunan UU Pilkada tidak lepas dari peran SBY melalui Mendagri. Menurutnya, SBY jadi Presiden juga melalui pemilihan langsung.

Politisi PDIP lainnya, Maruarar Sirait, mengatakan partainya di DPR siap mendukung Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang) Pilkada yang akan dikeluarkan Presiden SBY.

BACA JUGA:   REBRANDING SYARIKAT ISLAM, 15 november 2020

“Kita tahu yang berkembang di sosial media, ini kesempatan DPR mengembalikan kepercayaan rakyat,” ujarnya.

KEWENANGAN PRESIDEN

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, menegaskan pembuatan Perppu Pilkada adalah kewenangan Presiden. “Jadi saya tak mau komentar,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Jumat (26/9), DPR mengesahkan UU Pilkada yang baru. Dalam putusan yang diambil melalui voting atau pemungutan suara itu, fraksi pendukung pilkada lewat DPRD, yakni PAN, PPP, Gerindra, PKS, dan Golkar, unggul dengan 256 suara.

BACA JUGA:   Mantan Ketua MK Sebut Seakan-akan Negara dalam Keadaan Darurat, Ini Penjelasannya

Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB, hanya mengantongi 135 suara. Adapun Fraksi Demokrat memilih walk-out. Meski tanpa kehadiran Fraksi Demokrat, UU Pilkada tetap disahkan sidang paripurna. (winoto/ahi/rizal)

sumber: poskotanews.com

News Feed