by

SBY Telepon Ketua MK Soal UU Pilkada

Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menegaskan UU Pilkada tetap berlaku, meski Presiden SBY tidak menandatanganinya, sesuai pasal 20 ayat 5 UUD 1945.

“Saya sampaikan dalam praktik ketatanegaraan, UU Pilkada tetap berlaku ditandatamngani atau tidak UU itu,” kata Hamdan menjelaskan saat dirinya ditelepon Presden SBY pasca diketok palu RUU Pilkada melalui DPRD, di gedung MK, Senin (29/9).

SBY mengaku telah menelepon Hamdan  saat dirinya masih di Amerika Serikat (AS), guna berkonsultasi tentang UU Pilkada yang disahkan dalam rapat peripurna, Jumat (26/9) pekan lalu.
SBY melakukan itu, karena kecewa terhadap hasil pemungutan suara RUU Pilkada, yang akhirnya Pilkada melalui DPRD yang disetujui. Padahal, dirinya sudah menyatakanm setuju dengan Pilkada langsung.

UJI MATERI
Hamdan menjelaskan maka kalau keberatan dengan keputusan DPR, solusiya hanya melalui uji materi (judicial riview) UU Pilkada ke MK yang dapat dilakukan.

“Pasal 20 ayat 5 dari konstitusi muncul sebagai perbaikan pada pemerintahan sebelumnya (Soeharto, BJ Habibie), dimana beberapa UU batal berlaku, karena tidak ditandatangani oleh Presiden saat itu. Dalam konteks ini, solusinya adalah  uji materi ke MK.”

BACA JUGA:   15 langkah magnet brand dimata hamdan zoelva

Dengan keberadaan pasal 20 ayat 5 hasil amandemen konstitusi, lanjut Hamdan, maka 30 hari setelah disahkan, secara otomatis berlaku.

“Demikianlah yang saya jelaskan ke Presiden, kemarin sore  makna pasal 20 ayat 5,” ujarnya seraya enggan mengomentari soal uji materi ke MK.

Di bagian lain, Ketua MK menegaskan pula telepon dari SBY tidak dalam rangka mempengaruhi dirinya, untuk membatalkan UU Pilkada, namun semata konsultasi soal UU Pilkada.

“Jadi, tidak ada Presiden minta kepada saya untuk batalkan UU Pilkada. Sebab, sudah dijelaskan UU ini berpotensi untuk diuji materikan. Ini murni konstitusi. Tidak ada urusan dengan politik.

Wamenkumham Denny Indrayana yang ditemui di Kejaksaan Agung menambahkan Presiden juga menanyakan ke Ketua MK soal pasal 20 ayat 2 UUD 1945, tentang persetujuan bersama terhadap produk UU. “Jadi bukan sekadar pasal 20 ayat 5 yang banyak dibicarakan orang.”

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Salah Kalau Pelanggar PSBB Diancam UU Kekarantinaan

“Makanya saya diminta mengkaji Apakah kemarin itu sudah ada persetujuan bersama. Kalau kebiasaannya sudah, tapi ini kan tidak biasa nih, Presiden bilang saya tidak setuju pilkada tidak langsung, saya inginnya pilkada langsung dengan perbaikan,” terangnya yang mengaku tengah mengkajinya dan akan menyampaikan ke Presiden.

EMPAT LSM

Empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  mengajukan gugatan atas UU Pilkada ke MK. Mereka, terdiri,  International NGO Forum on Indonesia Development (Infid), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Pers dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial).

“Kami  menyatakan kepentingan konstitusional kami terganggu terkait pemajuan demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia,” tegas  Wahyudi Djafar dari LBH Pers di gedung MK, Senin (29/9). (ahi)

Ketua MK Hamdam Zoelva

sumber: poskotanews.com

News Feed