JAKARTA (Pos Kota) – Kapolres Nabire, AKBP Tagor Hutapea dihadirkan pihak pemohon dan termohon dalam kasus sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/8) siang. Melalui video conference dari Universitas Cendrawasih, Papua, kapolres menyampaikan permasalahan pilpres kepada hakim MK.
Majelis MK pimpinan Hamdan Zoelva menanyakan perihal tidak sampainya logistik pemilu sesuai keterangan saksi dari kubu Prabowo-Hatta di wilahah Mafia Barat dan Mafia Timur, Kabupaten Dogiyai.
Kapolres menjelaskan, pada 7 Juli ia memerintahkan pergeseran pasukan bawa logistik ke Dogiayi dipimpin Wakapolres. Rombongan berangkat pukul 08.15 WIT pakai satu truk dan 25 penumpang naik Kijang dan Fortuner. “Sampai di Dogiyai pukul 16.00 WIT, wakapolres lapor sudah selamat dan logistik sementara di Polsek Dogiyai.”
Ia menyuruh menyerahkan logistik kepada KPU Dogiyai, namun ditunggu sampai malam yang hadir hanya satu orang yakni Ketua KPU Dogiyai, Didimus Dogomo. Tetapi Didimus tidak mau menerima logistik pemilu.
Akhirnya, untuk 3 distrik yaitu Mapia Tengah, Mapia Barat dan Mapia Induk diambil oleh PPD (panita penyelenggara dsitrik) didampingi perwira pengendali. Kemudian tiba dan disimpan di distrik Mapia Induk 9 Juli.
5 Distrik lainnya didistribusikan pada pagi hari bersama PPD dan perwira pengendali. Namun belakangan baru diketahui di Mapia Tengah dan Mapia Barat logistik tidak sampai. “Kesepakatan penyelenggara dan warga Mapia Tengah dan Mapia Barat mereka pencoblosan di Mapia Induk,” katanya.
Hal inilah yang akhirnya dipermasalahkan kubu Prabowo-Hatta hingga MK memerlukan keterangan dari Kapolres Nabire, AKBP Tagor Hutapea. (tiyo)
Foto: Togar Hutapea memberikan keterangan melalui video Conference. (tiyo)
sumber: poskotanews.com
