JAKARTA (Pos Kota) – Para hakim Kontitusi tidak boleh takut mengambil putusan dalam mengadili kasus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), selama didukung alat bukti dan keterangan saksi yang valid.
Walau terhadap putusan tersebut, bisa jadi kemudian dikaitkan dengan latar belakang politik para anggota hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan Capres-Cawapres yang dikalahkan.
“Jadi, para hakim harus bekerja profesional dan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku. Bila itu sebuah kebenaran yang diyakini, maka sesuai prinsip hukum, Biar Langit Runtuh, Keadilan harus Ditegakan (Fiat Yustitia Ruat Coulum),” kata pengamat tata negara Erman Umar dalam perbincangan dengan Pos Kota.
Oleh sebab itu, lanjut Erman para hakim tidak boleh takut mengabullan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, bila memang hal itu didukung alat bukti dan keterangan saksi yang sahih (valid). Begitu juga, dengan sebaliknya dan memenangkan Jokowi-Kalla.
“Bahwa MK mengabulkan gugatan Prabowo dikaitkan dengan latar belakang politik hakim konstitusi Hamdan Zoelva yang dulu berasal dari PBB dan Patrialis Akbar dari PAN. MK tidak boleh takut. Begitu juga sebaliknya.”
Menurut Erman, yang utama yang harus diyakini bahwa para hakim konstitusi harus bersikap negarawan dan sudah meninggalkan semua atribut saat dilantik sebagai hakim konstitusi.
“Selain itu, mereka harus meyakini fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Mereka tidak boleh noleh ke kanan-kiri (opini yang berkembang). Selama yakin itu sebuah kebenaran putuskan,” himbau alumnus FH-Universitas Trisakti ini.
Dia meminta semua pihak untuk menghadapo proses hukum di MK ini, dengan serius disertai sikap kesatria dan fokus kepada obyek gugatan.
“Ini bukan menang-kalah, tapi ini soal pembejaran kepada rakyat. Sekaligus pematangan demnokrasi di negeri yang kita cintain.”
(ahi/sir)
sumber: poskotanews.com
