by

Jokowi-Jk Jangan Bentuk Kabinet Dulu

Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA (Pos Kota) – Jokowi dan tim sukses Jokowi-JK hendaknya menahan diri, sehingga tidak menimbulkan kesan di masyarakat bahwa Jokowi dan Timses-nya tidak menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), seperti pembentukan kabinet.

“Kalau ini dibiarkan dan hasil MK mengabulkan gugatan Prabowo-Hatta, akan berbahaya, sebab bisa berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Kubu Jokowi menuding, MK curang. Padahal, putusan MK itu bersifat final dan binding (mengikat),” kata aktifis Kongres Advokat Indonesia (KAI) Erman Umar , Rabu.

Menurut Erman, kubu Jokowi harus sabar menunggu dan menghargai lawan, bukan justru memancing-mancing sehingga mengesankan sudah sebagai pemenang.

“Tindakan ini bisa diartikan oleh kubu lawan sebagai bentuk kekhawatiran akan dikabulkannya gugatan Prabowo-Hatta. Untuk menutupi sikap uring-uringan itu, maka dilakukan cara-cara yang sesungguhnya tidak memperlihatkan ketaatan kepada hukum. Padahal, ini negara hukum (recht staat).”

BACA JUGA:   Lembaga Think Tank BS Center Siap Launching

SATU KUBU

Erman yang juga Pimpinan KAI ini tak menepis kemungkinan, salah satu bentuk kecurangan yang akan ditudingkan, jika gugatan Prabowo dikabulkan oleh MK, adalah karena adanya unsur-unsur dari kubu Prabowo di MK, seperti Hamdan Zoelva (mantan politisi PBB) dan Patrialis Akbar (mantan politisi PAN).

“Ini juga yang saya khawatirkan. Sedangkan, mereka sudah menanggalkan aktifitas politik di kedua partai tersebut, sebagai syarat pencalonan hakim konstitusi. Dan sudah memberi sumpah.”

BACA JUGA:   Pakar Berbagai Bidang Segera Launching Lembaga BS Center

Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka semua pihak terkait, termasuk  pengamat politik dan lain sebagainya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

“Bukan kepentingan sesaat, seperti duduk di kabinet atau menjadi staf khusus dan lain sebagainya serta kemudahan-kemudahaan lain. Sebab ini taruhannya bangsa dan negara. Mari, kita jaga dan pelihara ketertiban dan demokrasi yang tengah dibangun ini.

“Sesuai UU Pilpres No42 tahun 2008, ketika hasil KPU digugat ke MK, maka putusan MK yang menjadi acuan, bukan yang lain,” jelas Erman. (ahi)

sumber: poskotanews.com

News Feed