by

Hasil Pilpres Masih Terancam Inkonstitusional

Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA (Pos Kota)  – Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Judicial Review UU Pilpres No 42/2008 yang diajukan Prof. Yusril Ihza Mahendra tentang presidential threshold, Hanura kembali mengingatkan Pemilu 2014 masih rawan polemik karena berpotensi dituding inkonstitusinal.

“Sebenarnya tetap rawan digugat dan inskonstitusional karena sejatinya bertentangan dengan UUD 1945. Di sana tak ada ketentuan yang mensyaratkan presidential threshold yang harus meraih berapa suara untuk partai agar dapat mencalonkan presiden-wapres,” kata Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding, di Jakarta, Jumat (21/3) mengomentari keputusan MK yang dibacakan Ketua MK Hamdan  Zoelva.

Di sisi lain, Hanura menegaskan tetap fokus mengikuti proses pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden. Pertimbangannya karena keputusan Mahkaman Konstritusi bersifat bersifat final dan mengikat.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Salah Kalau Pelanggar PSBB Diancam UU Kekarantinaan

Sudding juga mengingatkan, polemik tafsir UU seperti ini harus menjadi pembelajaran bagi penyelenggara negara. Ke depan, lanjut dia, sebaiknya tidak ada lagi ada toleransi pada hal-hal yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

“Disetujuinya judicial review UU Pilpres yang diajukan Effendi Ghazali yang menetapkan penyelenggaraan pemilu serentak baru pada 2019 dan tidak berlaku untuk 2014, menunjukkan hal teknis dikalahkan oleh hal yang bersifat prinsip. Ini tidak boleh lagi, ” lanjut Sudding.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan uji materi UU Pilpres. Dia mengajukan uji materi Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Inti gugatan Yusril adalah meminta penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2014 dilakukan serentak atau tak ada lagi presidential threshold sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

BACA JUGA:   Eks Ketua MK Hamdan Zoelva Sebut Mendagri Tak Bisa Copot Kepala Daerah

Gugatan itu terkait syarat minimal dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden, UU Pemilu Presiden mensyaratkan perolehan 25 persen suara sah atau 20 persen kursi di DPR untuk partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakilnya. (rizal/yo)

sumber: poskotanews.com

News Feed