by

MK Kabulkan Uji Material Pemilu Serentak

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MK) kabulkan uji materiel oleh  Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu terhadap UU Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu serentak.

Namun, putusan MK ini hanya diberlakukan pada Pemilu 2019 dan bukan Pemilu 2014. Sehingga dikritisi anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu.

Ketua MK Hamdan Zoelva beralasan  digelarnya Pemilu serentak pada 2019 diputus, dengan pertimbangan agar DPR dan pemerintah dapat menyusun RUU Pilpres lebih komprehensif.

Selain itu, jika dilakukan uji materi pada saat sekarang ini dapat mengganggu tahapan Pemilu. Pemilu legislatif diagendakan, 9 April. Pemilu Pemilhan Presiden, 9 Juli 2014.

BACA JUGA:   22 September 2020 Program Salam Indonesia Bisa Penyejuk Hati bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH.MH

“Amar putusan adalah untuk Pemilu 2019 (dan bukan Pemilu 2014) dan Pemilu seterusnya. Menolak permohonan dari pemohon selebihnya,” kata Hamdan membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1).

DISSENTING OPINION

Putusan hakim MK tidak bulat, sebab  Maria Farida Indrarti menyatakan dissenting opinion (pendapat berbeda). Dia menyatakan putusan itu menunjukan MK tidak konsisten beralasan, adanya putusan itu menggambarkan MK tidak konsisten, sebab  MK pernah menolak perkara tersebut.

Dalam putusannya, MK menjelaskan , yang dimaksud Pemilu  adalah pemilihan untuk anggota DPR,  DPD, DPRD, dan Pilpres yang dilakukan secara serentak.
Pemilu serentak dilakukan agar memberi kemudahan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara efisien, termasuk  memperkecil resiko konflik horizontal. Serta   efisiensi waktu, tenaga dan biaya.

BACA JUGA:   Eks Ketua MK: Negara Kita Ini Negara Macam Apa, Kok Saling Menjatuhkan?

Koalisi menguji pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU UU Pilpres.

Pemohon menilai frasa “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD” yang tercantum pada Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.  (ahi/d)

sumber: poskotanews.com


Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /var/www/vhosts/si.or.id/public_html/wp-content/themes/newkarma/inc/template-tags.php on line 606

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /var/www/vhosts/si.or.id/public_html/wp-content/themes/newkarma/inc/template-tags.php on line 606

News Feed