JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam pasal pasal 335 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), yang diajukan oleh Oei Alimin Sukamto Wijaya.
“Menyatakan frasa, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam putusannya di Gedung MK, Kamis.
Dengan demikian pasal 335 KUHP yang sering dianggap pasal karet kini lebih jelas dan mengikat hukum. Dengan putusannya, maka pasal 335 menjadi berisi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.’
MK berpendapat kalimat perbuatan tidak menyenangkan di pasal 335 KUHP tidak mengikat hukum, sebab perbuatan yang dimaksud tidak dapat diukur secara obyektif.
“Seandainya pun dapat diukur maka hal tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata,” jelas Hamdan.
Alimin mengajukan uji materi pasal 335 KUHP terkait pengalaman dia saat dipidana dalam kasus tersebut, dalam hal sangkaan penganiayaan kepada seseorang.
Atas dugaan perbuatan tersebut, Polsek Genteng Surabaya, Jatim menahan dengan dalih telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan. Dia dijerat pasal 351 juncto pasal 335, tapi aparat penegak hukum justru, menggunakan pasal 335 dan menahannya. (ahi)
sumber: poskotanews.com
