Ketua MK: Kericuhan di MK Merusak Wibawa Negara

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengecam kericuhan yang terjadi dalam sidang putusan perkara pemilukada Provinsi Maluku kemarin. Menurutnya, kericuhan tersebut tidak hanya merusak wibawa MK, melainkan juga wibawa negara.

“Apa yang terjadi adalah tindakan dari pendukung yang tidak bermoral, tidak menghargai demokrasi,tidak menghargai negara. Merusak wibawa negara,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Menurutnya, MK sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, merupakan salah satu lambang negara. Massa yang ricuh kemarin, menurutnya telah merusak marwah dan wibawa negara.

“Bukan hanya istana lambang negara itu, parlemen juga lambang negara, MK juga lambang negara,” ujar dia.

Oleh karena itu, Hamdan menganggap ini sebagai masalah serius. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti Mabes Polri dan Menko Polhukam untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Harus dicari siapa dalangnya dan harus diberi hukuman setimpal,” pungkas Hamdan.

Seperti diberitakan, sidang putusan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang Provinsi Maluku di MK berlangsung ricuh, Kamis (14/11/2013). Massa yang diduga berasal dari kubu pasangan Herman Adrian Koedoeboen dan Daud Sangadji mengamuk dan mengobrak-abrik ruang sidang pleno MK.

Saat pembacaan sidang putusan, massa pendukung pasangan bernomor urut empat tersebut, yang berada di luar sidang pleno di lantai dua, berteriak-teriak. Saat itu, majelis hakim sudah menolak permohonan pemohon. Massa kemudian melemparkan kursi-kursi pengunjung dan merusak properti MK.

Sesaat kemudian, massa masuk ke ruang sidang pleno dan mengacaukan sidang. Karena situasi kacau, majelis hakim menunda sidang dan memilih meninggalkan ruangan sidang. Aparat kepolisian yang tidak menduga kejadian tersebut baru masuk ke ruang sidang ketika ruangan sudah berantakan.

JAKARTA, TRIBUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut telah memiliki daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menerima suap terkait proyek gedung DPR. Hal ini yang membuat Ketua DPR Marzuki Alie tidak akan mengungkap para penerima suap itu kepada publik.

“KPK sudah punya daftar, tidak perlu saya bicara,” ujar Marzuki saat dihubungi Jumat (15/11/2013).

Marzuki mengaku saat dirinya diperiksa KPK pada bulan Oktober lalu, dia ditanya soal adanya pengeluaran uang BUMN untuk Proyek Gedung DPR. Uang ini ditengarai adalah suap untuk para anggota dewan. (kompas.com)