Syarikat Islam dan Kebangkitan Nasional II

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Dr Rahmat Hasanuddin*

Jika ingin mengambil  peran kesejarahannya yang begitu menonjol dan dahsyat  di awal  ke-20 M, maka  kebangkitan Syarikat Islam haruslah menjadi pelopor kebangkitan nasional tahap kedua.

Itulah yang  penulis tangkap pada waktu menghadiri Seminar Nasional  yang bertema gugatan terhadap hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei yang dilaksanakan pada 28 Agustus 2013 di Makassar.  Hasil seminar yang kemudian  dikukuhkan sebagai rekomendasi Mukernas Syarikat Islam yang dilaksanakan pada dua hari berikutnya itu bagai sebuah petasan nyaring yang  mengisyaratkan bahwa sebuah kebangkitan nasionalisme tahap kedua perlu  kembali  dilakukan dalam semangat  kebangsaan,  cinta tanah air,  keadilan, kemanusiaan  dan kemerdekaan sejati.

Mengikuti seminar  yang  bertema kebangkitan dan kemudiaan menggugat  Hari Kebangkitan Nasional  tanggal 20 Mei itu memang bukan semata-mata dimaksudkan untuk mengungkit keputusan politik masa lalu, tetapi lebih dari pada itu upaya untuk  mengingat dan menggali kembali  ideologi Syarikat Islam yang masih relevan untuk diakutualisasikan saat ini.

Kaum Syarikat Islam rupanya menyadari  bahwa Program Azas dan Program Tandhimnya masih relevan dalam konteks kekinian dan secara retorik digambarkan bahwa  Indonesia masih jauh dari pencapaian yang disebut “kemerdekaan sejati”.

Selain itu, kaum Syarikat Islam yang kini  secara sadar memosisikan diri sebagai organisasi kemasyarakan itu –  kini dipimpin oleh seorang nasionalis religius, Rahardjo Tjakraningrat, –  rupanya  ingin mengembalikan kharisma kepejuangan para tokoh  pendiri Syarikat Islam  yang berkiprah dan berjuang   dengan motif dan semangat seorang nasionalis  sejati  dengan basis  keislaman yang kuat.

Tentu sangat disadari  bahwa  Syarikat Islam saat ini  sangat susah – hampir mustahil  – untuk menemukan tokoh-tokoh sekaliber H Samanhudi  yang memiliki keberanian dan kepeloporan, HOS Tjokroaminoto,  organisator dan pemimpin  yang  dijuluki  sebagai guru para pendiri bangsa dan KH Agussalim  yang  jenius.

Tetapi  dalam konteks kekinian,  mengambil peran yang pernah hilang hanya dapat diperoleh melalui sebuah organisasi modern yang dipandu oleh rencana-rencana yang terukur setelah mengenali semua fenomena-fenomena  penyelenggaraan negara yang menyimpang dari cita-cita bangsa sebagaimana  yang jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah menjadi cita-cita Syarikat Islam.

Dan nampaknya Syarikat Islam bukan  saja menemukan momentum untuk mengukuhkan eksistensinya sebagai  pelopor  kebangkitan nasionalisme  di Indonesia  tetapi  juga untuk bangkit dan mengambil peran kesejarahannya kembali dalam trace Indonesia  yang telah 68 tahun merdeka.

Bagi Syarikat Islam,  paling tidak,  ada  ada sejumlah fenomena kebangsaan  dan manajemen negara  yang telah menjadi realitas  sehingga    memerlukan  sebuah  gerakan kebangkitan nasional baru.  Pertama,  bahwa sebagai sebuah bangsa  yang besar (secara demografis dan potensi sumber daya alam)  Indonesia  sekarang ini masih terjajah secara  ekonomi dan  politik.

Liberalisme  dan kapitalisme yang berbungkus keniscaan dalam  globalisasi  (suka atau tidak suka, mau atau tidak mau) telah membawa Indonesia  ke posisi  ketergantungan yang semakin tinggi  (hutang luar negeri meningkat dari tahun ketahun).  Konperensi Tingkat Tinggi  APEC yang baru berakhir di Bali  jelas menunjukkan bahwa  panglima ekonomi masih  akan berada ditangan negara-negara besar dan maju.

Indonesia dalam jangka menengah dan panjang  masih akan menjadi penikmat diskriminasi ekonomi  yang dilegitimasi denga n bungkus kerja sama ekonomi regional.  Menurut Ahmad Erani Yustika  bahwa selama dekade  yang lalu,  krisis dunia yang erjadi nyaris  tak memberi kesempatan bernafas  bagi sebagian besar negara   (termasuk Indonesia, penulis)  untuk  menjalankan kegiatan  ekonomi secara tenang  termasuk Tiongkok sekalipun.

Negara berkembang didikte  untuk menjalankan  manajemen ekonomi  yang hati-hati, tetapi  negara maju malah mempraktekkannya secara amburadul (Pos Kota Senin 7/10). Kedua, bahwa sebagai bangsa yang telah 68 tahun merdeka yang konon dinilai  sebagai negara yang sangat sukses melakukan lompatan demokrasi ternyata  menuai paradoks dengan  kenyataan-kenyataan baru :   korupsi yang semakin meluas,  ketidak patuhan hukum,  kemiskinan, kekufuran,  ketidak amanan,  kerapuhan pangan (bukan ketahanan pangan),  krisis energi, ancaman kedaulatan, pengangguran (sehingga harus ekspor TKI) ,  terakhir ini krisis kelembagaan dan lain-lain krisis yang semuanya menunjukkan bahwa  cita-cita  kesejahteraan untuk rakyat  secara merata masih jauh dari harapan.

Tentu saja  Syarikat Islam tidak menutup mata terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa ini.   Tetapi  Syarikat Islam rupanya menyadiri pula bahwa  diperlukan  sebuah kepemimpinan kuat  untuk  mengawal dan memimpin sebuah kebangkitan baru  untuk meluruskan arah cita-cita kebangsaan seperti yang telah dicantumkan dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif inilah wajib hukumnya bagi kaum Syarikat Islam  untuk secara moril mendorong  seorang  pemimpin nasional  tampil  untuk memimpin bangsa ini  dengan sejumlah syarat.  Syarat-syarat inilah yang  perlu dirumuskan oleh Syarikat Islam  apabila ingin mereaktualisasikan  kembali  cita-cita perjuangannya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan,  Syarikat Islam kini  sudah terbebas dari  beban perjuangan secara politik meskipun kaumnya tersebar dan terserak-serak pada hampir semua organisasi politik.  Tentu saja kehadiran mereka secara individual dalam organisasi politik dan  mungkin berhasil menjadi legislator  mewakili partainya  diharapkan dapat membawa cita-cita dan misi perjuangan Syarikat Islam.

Dalam konteks ini maka Syarikat Islam  perlu melakukan konsolidasi perkauman  agar  anggota-anggotanya itu mampu membawa jati dirinya sebagai pejuang dari pada sebagai politisi.  Paling tidak mereka diharapkan  untuk tidak terkontaminasi  oleh penyakit menjijikkan  yang menjadi musuh Syarikat Islam yang melanda untuk tidak menyebut mewabah dikalangan politisi, pejabat dan para penyelenggara  negara yang memiliki tanggung jawab publik sekarang ini.

Tugas internal Syarikat Islam ialah  menyemai kader yang  berakhlak mulia, menjauhi praktik-praktik tercela dan membangun kepemimpinan untuk menjadi negarawan pejuang.  Sungguh berat untuk memulai sesuatu kebangkitan karena sejatinya Syarikat Islam sendiri harus memulai dari dirinya.

*Penulis adalah Rektor Universitas Cokroaminoto Makassar
Ketua Panitia Milad ke-108 Syarikat Islam

sumber: republika.co.id