JAKARTA (Pos Kota) – Kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memutuskan untuk mengembalikan pengawasan kepada Komisi Yudisial (KY), namun Mahkamah Konstitusi (MK), justru mempertimbangkan pembentukan Majelis Pengawas Etik untuk mengawasi hakim konstitusi.
”Sebagai respons atas perkembangan yang ada. Kami tengah mempertimbangkan untuk membentuk lembaga, semacam majelis pengawasan hakim konstitusi,” kata Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva , Senin.
Menurut Hamdan, lembaga ini nantinya, akan bersifat permanen (tetap) dan bertugas untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi, dari masyarakat. Dalam sistem ini, pelapora akan dijaga kerahasiaannya.
“Majelis ini kerjanya independen dan bebas dari pengaruh dan tekanan dari siapapun. Bila ditemukan pelanggaran berat oleh hakim konstitusi terkait kode etik hakim, maka akan dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah. Tengah dibicarakan keanggotaannya dan sistemnya.”
Sebelum ini, Presiden telah merekomendasikan lima langkah guna penguatan Mahkamah agung paska tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar di rumah dinasnya Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Satu diantaranya, pengembalian kewenangan pengawasan kepada KY.
Terkait dengan rencana itu, pemerintah akan menerbitkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Namun, rencana ini tak urung disikapi kritis oleh pengamat, dengan alasan pemerintah sudah terlalu jauh mencampuri urusan MK yang setara lembaga tinggi negara lainnya.
Putusan SBY dilakukan, setelah dilakukan pertemuan semua lembaga tinggi negara di Istana. Mereka, terdiri Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua KY Suparman Marzuki. Ketua DPR Marzuki Alie dan lainnya. (ahi)
sumber: poskotanews.com
