by

Mengurai Dahaga Pasca Pemilu 2019

KATAMEDIA.CO –  Perhelatan pemilu 2019 telah usai. Pemilihan umum yang kali ini digelar secara serentak ; dimulai dari pemilihan presiden dan legislatif dari tingkatan daerah hingga pusat, menuai pro dan kontranya sendiri.

Pemilihan umum yang menimbulkan banyak korban jiwa merupakan efek domino dari sebuah polarisasi besar yang sedang terjadi saat ini. Terjadinya polarisasi menjerat kita pada pengkotakan dalam masyarakat. Dua kubu yang tengah berkompetisi memperebutkan kursi yang sama memicu euforia warga dalam pesta demokrasi tersebut.

Dikotomi yang hadir mencuri fokus semua orang, Kita terjebak pada kondisi yang tidak dapat memberikan pilihan lain untuk menentukan masa depan bangsa. Namun pada orang yang mulai lelah dengan tontonan drama panjang ini lebih memilih untuk menjadi golongan orang-orang yang tidak memilih atau kita menyebutnya dengan golput ; golongan putih.

Golongan tersebut merupakan sikap pesimis yang terjadi dan berujung pada sikap antipati. Pesimis pada siapapun yang terpilih, Indonesia tetap tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dinamika kelompok telah terjadi di dalam masyarakat.

Pada suatu konsepsi, Floyd D. Ruch dalam bukunya, Psychology and life mengatakan bahwa dinamika kelompok terjadi dari hubungan kelompok sosial yang dinamis dari dalam dan luar kelompok.

Hematnya seperti ini, dalam suatu kelompok kita akan membuat in-group yang dibangun bersasarkan interaksi dan keterhubungan serta minat yang sama.  Lalu, kelompok yang telah membuat struktur dan in-group nya masing- masing akan mengadakan saingan dan saling memghambat usaha kelompok di luar mereka (out group). Dari sinilah akan terbentuk sikap negatif, prasangka dan setereotipe terhadap kelompok yang menjadi out group.

Dinamika kelompok tersebut dipandang wajar. Namun sayangnya, pandangan negatif yang berlebihan pada out group harus diwaspadai. Prasangka tersebut menuntun kita pada mental yang sakit jika sudah ada motif destruktif di dalamnya.

Bangsa kita dibangun dalam semangat kebhinekaan, semangat persatuan dan perjuangan yang luar biasa untuk bangkit dari penindasan. Mungkinkah karena dinamika kelompok yang terjadi, kita melupakan prinsip dan tujuan kita berbangsa dan bernegara?
Melihat situasi yang ada, Indonesia harus banyak belajar dari negara maju yang “katanya” menjadi panutan dalam berdemokrasi dan berpolitik. Secara gamblang, Indonesia masih meniru sistem pemerintahan negara adidaya, Amerika serikat.

Namun pada praktiknya Indonesia dinilai belum siap secara infrastruktur dan mental.

Berkaca pada skandal Watergate di tahun 1970- an di Amerika Serikat yang membuat krisis konstitusi dan mengakibatkan Presiden Richard Nixon mengundurkan diri. Singkatnya, Mahkamah Agung mendapatkan temuan kecurangan dan skandal korupsi Nixon. Setelah itu, komite yang dibentuk oleh kongres mengeluarkan  impeachment atau tuntutan agar presiden berhenti dari jabatannya. Pada akhirnya, Nixon mengundurkan diri.

Dari kilas balik skandal Watergate kita harus mampu membandingkan perbedaan kontras antara Indonesia dan AS.

Kendati meniru sistem politik dengan pemilihan elektoral yang demokratis, namun sayangnya Indonesia hanya terkesan latah dan ikut-ikutan.

Hal ini sangat berisiko terhadap Indonesia yang majemuk. Khususnya untuk posisi Mahkamah Agung, di Amerika posisi itu merupakan jabatan seumur hidup dan tidak dibawah presiden.

Sehingga bisa bertindak atas nama hukum untuk mengadili Presiden sekalipun. Sementara di Indonesia seorang hakim agung itu adalah menteri dalam sebuah kabinet yang disusun secara politis.

Pertanyaannya siapa yang akan menjadi penjaga sistem perpolitikan di Indonesia ketika terjadi accident?
Menjawab problematika yang terjadi karena polarisasi negara saat ini, sementara lembaga negara pun tidak bisa berperan lebih guna menengahi kericuhan sosial saat ini. Kita harus mengingat tentang pilar ketiga yang hampir terlupakan.

Konsep Civil Society atau Masyarakat Madani yang sering dipaparkan Cak Nurcholis Madjid pada setiap pidatonya merancang bahwa berhimpunnya Social movement, Political movement dan  posisi Moral force sebagai penghubung kedua sayap Civil society tersebut akan menjadi cikal bakal penggerak dan kunci penyelesaian dalam kehidupan bernegara.
Sering kita lihat dominasi  pemerintah dan bisnis menjadi sumber dan motivasi untuk melanggengkan kekuasaan. Itulah salah satu alasan mengapa polarisasi terjadi dengan sangat sengit. Hanya saja, motif dari polarisasi tersebut dikemas dengan sangat rapi sehingga tidak memunculkan kesan demikian.

Civil Society harus mampu menjadi jawaban atas kebingungan masal yang terjadi. Karena melalui Civil Society lah idealisme dibangun. Di dalamnya terdapat golongan intelektual dan agen perubah yang harus mampu menjadi penyambung lidah rakyat serta harus komitmen pada perjuangannya.

Berikutnya rekonsiliasi juga merupakan upaya yang harus dilakukan. Hal tersebut merupakan jalan penyembuhan dan penyatuan mental bangsa kembali. Berbesar hati untuk menerima dan menjalankan kehidupan bernegara agar tercapai stabilitas negara pasca kondisi genting. Rekonsiliasi dapat kita lakukan dengan upaya mendorong pihak-pihak yang berhadapan untuk kemudian membangun satu kondisi yang harmonis, positif , penuh tanggung jawab pasca pemilu.

Upaya rekonsiliasi yang dapat di lakukan adalah : Pertama, Membuka ruang dialektika yang sehat antara penguasa dan oposisi, bahwa negara yang di wakili pemerintah adalah institusi publik, tidak boleh menghindar dari kritik publik yang di lakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah dengan perangkatnya tidak boleh represif atas hal itu.

Kedua, Memberikan peran-peran strategis kepada anak bangsa pada konteks pembangunan nasional, untuk menumbuhkan satu tanggung jawab bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketiga, Leader group harus berusaha untuk mengarahkan pikiran masyarakat menjadi konstruktif dalam cara pandang atas realitas yang terjadi.

Dengan adanya ketiga poin tersebut, akan membantu dengan cepat pulihnya mental bangsa. Rekonsiliasi atau sering kita kenal dengan “Pemaafan” pasca konflik sangat penting bagi kehidupan bernegara. Hal itu merupakan terapi mental yang baik bagi bangsa.

Penerimaan yang baik terhadap hasil keputusan yang terjadi merupakan cara melepas semua beban mental selama pemilu.

Kemudian juga dibutuhkan kesadaran masif bagi setiap elemen yang turut mengikuti euforia pesta demokrasi dari awal hingga akhir.

Pada akhirnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai persatuan yang terbangun dari seluruh kemajemukan yang ada. Berbeda adalah suatu kelumrahan, tetapi tetap komitmen terhadap keutuhan adalah suatu keniscayaan negarawan sejati.

Oleh : Megawaty
(Ketua umum PP Wanita Pertahanan Ideologi Syarikat Islam)

sumber: katamedia.co

News Feed